
Beragama Maslahat: Arah Kebijakan Tata Kelola Agama dalam Pemerintahan Baru
Undang-undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 memuat istilah “beragama maslahat”.
Undang-undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 memuat istilah “beragama maslahat”.