Juwono Sudarsono dan Integritas Akademik

• OBITUARI

Oleh: Riwanto Tirtosudarmo, Peneliti Independen.

Juwono Sudarsono meninggal ketika dunia akademik di Indonesia sedang dirundung krisis akademik. Saya mendapatkan kabar duka itu dari berita WA yang diteruskan oleh Thamrin Tomagola, Sabtu 28 Maret 2026 sekitar jam empat sore ketika baru saja melintas kawasan Pondok Indah bersama Prabowo Isaka, dimana Juwono Sudarsono menghembuskan nafas terakhirnya di RS Pondok Indah. Hari Sabtu siang itu alumni Asrama Mahasiswa Daksinapati UI Rawamangun (Asdakers) baru menyelenggarakan acara halal bihalal di rumah Bung Wahidin Halim, mantan Gubernur Banten, di Tangerang. Hadir dalam acara itu sejumlah teman seperti Asvi Warman Adam, Soekotjo Soeparto, Anthony Zeidra Abidin, Dodi Mardanus, Zulkarimen Nasution, Susanto Zuhdi, Maskan, Asruchin dan lain-lain. Kami semua terkejut mendengar berita wafatnya salah satu dosen favorit kami, Pak Juwono Sudarsono. Beliau lahir pada tanggal 5 Maret 1942, dari sebuah keluarga kosmopolitan. Ayahnya adalah dr. Sudarsono, mantan Menteri Dalam Negeri Indonesia pada Kabinet Sjahrir II. Juwono Sudarsono bisa dikatakan tumbuh dalam lingkungan keluarga dengan tradisi partai sosialis, dan hal ini menjadikan Juwono ketika awal Orde Baru menjadi bagian dari Grup Diskusi UI (GDUI) yang dipimpin oleh almarhum Sjahrir, yang biasa dipanggil Ciil, Ketua Ikatan Mahasiswa Jakarta (IMADA) aktifis mahasisiswa Angkatan 66. Selain Juwono Sudarsono yang dosen FISIP, mentor GDUI yang lain adalah Dorodjatun Kuntjorojakti yang dosen FEUI.

Pak Juwono mendapatkan gelar kesarjanaan dari Universitas Indonesia dan selanjutnya gelar Ph.D. dari LSE (London School of Economics). Sebelumnya pernah belajar di ISS Belanda dan UC Berkeley. Beberapa posisi Menteri pernah dijabatnya. Dalam Kabinet Reformasi Pembangunan semasa pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie (1998-1999), Juwono Sudarsono menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2000) dipercaya sebagai Menteri Pertahanan. Ketika masa pemerintahan Presiden Megawati diangkat sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Inggris hingga tahun 2004. Pada tanggal 21 Oktober 2004 dilantik kembali sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Bersatu di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai 2009.  Di Universitas Indonesia pernah menjadi Dekan FISIP UI (1988-1994). Pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Lemhanas dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Kabinet Pembangunan VII Presiden Soeharto (1998). Rekam jejaknya yang panjang melintasi berbagai rezim pemerintahan memperlihatkan dedikasinya sebagai seorang ilmuwan politik yang tidak alergi untuk duduk dalam berbagai jabatan pemerintahan, sejak masa Orde baru hingga masa Reformasi. Juwono Sudarsono yang bisa dikatakan selalu berangkat dari basisnya sebagai akademisi di kampus Universitas Indonesia, memenuhi panggilan tugas dari negara, tanpa kehilangan integritasnya sebagai akademisi sekaligus intelektual.

Sisi intelektual Juwono Sudarsono sudah terekam sejak sebagai dosen muda bersama rekan-rekannya di GDUI terlibat secara aktif dalam dinamika politik zamannya. Juwono termasuk yang dianggap terlibat dalam Peristiwa Malari tahun 1974 yang dinilai melakukan gerakan makar terhadap pemerintah Orde Baru waktu itu. Juwono Sudarsono bersama Dorodjatun Kuntorojakti, Profesor Sarbini Sumawinata dan Soedjatmoko termasuk yang diperiksa oleh penguasa militer saat itu karena dianggap terlibat bersama Sjahrir dan Hariman Siregar sebagai otak di balik gerakan anti pemerintah Orde Baru yang baru berumur seusia jagung itu. Pasca Peristiwa Malari tahun 1974 Juwono Sudarsono melanjutkan studi di LSE, Dorodjatun Kuntjorojakti di UC Berkeley dan Sjahrir di Harvard. Sepulang dari studi, mereka terus terlibat sebagai akademisi di Universitas Indonesia yang kritis dan intelektual yang terlibat dalam proses perkembangan politik negerinya. Ketika Orde Baru masih berkuasa ruang publik yang bebas begitu sempit dan para akademisi harus mampu melakukan manufer intelektualnya dalam ruang yang sempit itu. Sekarang kita bisa melihat sejarah bagaimana tokoh-tokoh kampus saat itu bersinergi dengan para aktifis LSM, seperti YLBHI yang dipimpin oleh Adnan Buyung Nasution dan para seniman seperti WS Rendra dan para intelektual publik lainnya seperti Nurcholis Madjid, Adi Sasono, Amin Rais dan Dawam Rahardjo. Setelah peristiwa Malari tahun 1974 gelombang protes mahasiswa kembali menguat pada tahun 1978 ketika Menteri Pendidikan Daoed Joesoef yang berbasis di CSIS (Center for Strategic and International Studies) sebuah Think Tank yang dekat dengan rezim Suharto Orde Baru mengelurkan kebijakan normalisasi kehidupan kampus dan dunia kemahasiswaan (NKK/BKK)

Ketika akhirnya Suharto harus mundur dan menyerahkan kekuasaannya kepada wakilnya B.J. Habibie pada Mei 1998, kita tahu bahwa Indonesia seperti memperoleh peluang untuk memasuki periode reformasi politik menuju demokrasi. Saya masih ingat sebuah konferensi besar diselenggarakan oleh LIPI dengan Ford Foundation di Hotel Kartika Chandra pada bulan Agustus 1998, hanya 3 bulan setelah turunnya Suharto. Dalam konferensi yang bertujuan untuk mendiskusikan demokrasi dan pilihan-pilihan politik Indonesia pasca Orde Baru ini diundang pakar-pakar internasional, antara lain Juan Linz, Alfred Stepan dan Donald Horowits, di samping para Indonesianis terkemuka seperti Bill Liddle dan Daniel Lev. Dari Indonesia sendiri para ilmuwan cukup banyak dilibatkan, antara lain Mochtar Pabottingi, Daniel Lev, Adnan Buyung Nasution dan lain-lain. Juwono Sudarsono yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Presiden B.J. Habibie memberikan keynote addressnya yang berjudul The Impact of Globalization on Democratization in Indonesia yang pesannya masih relevan hingga hari ini. Komitmennya sejak muda pada keadilan sosial terlihat dengan jelas dalam pidatonya yang secara khusus menyebutkan pentingnya memperhatikan kaum buruh, seperti dikatakannya sebagai berikut:  Labor leader are particularly irate that in an economy still characterized by over concentration of wealth and rent-seeking (often linked to foreign corporate interests) worker are burdened with “sacrifice without representation” and “suffering without compensation”. Apa yang dikatakannya pada awal reformasi itu terbukti masih belum berubah hingga hari ini, hampir tiga dekade setelah reformasi.

Sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi UI tahun 1970-an, Juwono Sudarsono hanya saya kenal namanya, dan karena fakultas psikologi bersebelahan dengan FISIP-UI, saya sering melihat sosoknya yang gagah berwibawa namun terkesan santun. Ketika awal tahun 1980-an saya mulai bekerja sebagai peneliti di Leknas-LIPI, nama Juwono Sudarsono tentu bagian dari pembicaraan dalam diskusi-diskusi. Sampai pada suatu hari Pak Taufik Abdullah, sejarawan senior dan direktur Leknas-LIPI yang dicopot dari jabatannya karena ikut menandatangani “Surat Keprihatinan” bersama Mely G. Tan dan Thee Kian Wie sebagai protes terhadap Orde Baru, berkata kepada kami para peneliti muda: “Kalian kalau menulis bayangkan yang akan membaca adalah Juwono Sudarsono!”. Saat itu kami hanya diam karena Pak Taufik Abdullah memang terkenal galak dan jika ngomong bisa menyakitkan hati yang mendengarnya. Pada suatu saat, tidak lama setelah saya selesai studi di ANU (Australian National University) saya diundang dalam sebuah seminar di FISIP-UI yang mendiskusikan tentang transmigrasi, dan saat itu Pak Juwono Sudarsono sebagai Dekan membuka acara seminar itu. Saya kira itu pertama kali saya bertemu dan ngobrol sedikit dengan beliau. Kesan saya orangnya sederhana namun memilki charm karena bicaranya tertata dan berisi.

Sekitar tahun 1995 saya mengumpulkan tulisan-tulisan saya dan saya susun sebagai sebuah draft buku yang saya beri judul “Demografi Politik: Pembangunan Indonesia dari Riau sampai Timor-Timur”. Melalui telpon saya menghubungi Pak Juwono Sudarsono menanyakan apakah beliau bersedia memberikan kata pengantar. Di luar dugaan beliau bersedia, dan saya antarkan draft buku ke rumah beliau di Kompleks Dosen UI di Ciputat. Ketika buku itu terbit (Pustaka Sinar Harapan) pada tahun 1996, saya merasa telah dibabtis oleh Profesor Juwono Sudarsono sebagai seorang ilmuwan. Beliau antara lain menulis dalam kata pengantar buku itu sebagai berikut: “Buku ini merupakan ikhtiar awal untuk memperkenalkan kepada masyarakat awam Indonesia bahwa apapun permasalahan sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapkan sehari-hari, pada akhirnya dapat dikembalikan kepada masalah kependudukan: apa arahnya, apa gelagatnya, apa dampaknya di seluruh wilayah Tanah Air kita. Pengalaman buruk di mancanegara: di India, di Afrika, di bekas Uni Soviet, di bekas Yogoslavia; memberi peringatan kepada kita semua”.

Sepuluh tahun kemudian pada tahun 2006 kembali saya meminta Profesor Juwono Sudarsono untuk memberi kata pengantar pada buku yang diterbitkan oleh Penerbit Buku Obor “Mencari Indonesia: Demografi-Politik Pasca Suharto”. Saat itu beliau menjabat sebagai Menteri Pertahanan dari pemerintahan Presiden SBY. Beliau juga bersedia hadir untuk memberikan sambutan pada acara peluncuran buku itu di LIPI. Saya bukan mahasiswanya, tetapi saya merasa menjadi muridnya, dan saya merasa beliau menghargai apa yang yang saya kerjakan. Pertemuan terakhir secara langsung dengan beliau mungkin awal tahun 2010-an ketika saya mengundang beliau untuk memberikan arahan pada sebuah workshop di LIPI tentang kewarganegaraan (citizenship) di Indonesia. Saat itu beliau saya dengar belum lama terkena stroke, tapi tetap berusaha hadir dan memberikan masukan-masukannya yang selalu penting, relevan dan melampaui zamannya. Setelah pertemuan terakhir itu saya tidak pernah lagi berjumpa dengan beliau, hanya saya dengar beliau sakit.

Seperti saya katakan di muka, Juwono Sudarsono meninggalkan kita ketika dunia academia sedang mengalami krisis akademiknya. Saya tidak tahu apakah Juwono Sudarsono adalah sebuah teladan yang sulit ditiru karena tumbuh dalam lingkungannya yang kosmopolitan dengan komitmen terhadap keadilan sosial yang kuat. Dalam berbagai rezim pemerintahan setelah 1965 yang telah melahirkan pemerintahan yang satu ke pemerintahan yang lain dengan kecenderungan semakin menjauh dari prinsip keadilan sosial yang diyakininya, Juwono Sudarsono selalu tampil dengan integritas akademiknya, tidak pernah meninggalkan basisnya di perguruan tinggi. Juwono Sudarsono tidak menempatkan perguruan tinggi sebagai menara gading, tetapi sebaliknya, sebagai tempat untuk selalu melibatkan diri dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Keadilan sosial selalu menjadi prinsip utamanya dalam melibatkan diri dalam berbagai posisi yang pernah diembannya. Dunia akademik Indonesia perlu berkaca dari keteladanan Juwono Sudarsono jika ingin menjadi relevan, dianggap penting, dan tidak teralienasi dari masyarakatnya sendiri. Selamat jalan Profesor Juwono Sudarsono!

Kampung Limasan Tonjong, Minggu 29 Maret 2026.